Ahok dan Jarot Saling Serang Jelang Pilkada - Pasangan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat belakangan terkesan tidak harmonis. Di media massa pernyataan keduanya kerap bertentangan.
Misalnya, terkait penggunaan aset Pemerintah Provinsi DKI Jakarta oleh PDI Perjuangan dan komunitas Teman Ahok.
BACA JUGAKoordinasi Pemenangan Ahok, Batman Kunjungi Teman AhokKata Ahok soal Hanura yang Pecat Ketua DPCPansus Aset Bukan untuk Jegal Ahok Berawal dari isu penggunaan aset Pemprov DKI Jakarta oleh komunitas relawan Teman Ahok, Ahok justru mengungkap ada beberapa kantor PDI Perjuangan yang berdiri di atas tanah milik Pemprov.
Djarot merespons, dia meminta kantor komunitas Teman Ahok dipindahkan. Ketua DPP PDI Perjuangan itu menyinggung soal etika.
Ahok menegaskan, penggunaan aset Pemprov dengan sistem sewa sebagai kantor tidak masalah karena sesuai aturan. Jika Djarot menganggap Teman Ahok menyalahi etika, Ahok meminta PDI Perjuangan memindahkan beberapa kantornya dari lahan Pemprov DKI.
Pengamat Politik dari Universitas Padjajaran Idil Akbar mengaku tidak heran sikap Ahok dan Djarot. Pertentangan pimpinan dan wakilnya merupaka fenomena menjelang pilkada.
"Saya kira ini bagian dari dinamika menjelang Pilkada, dan di dalamnya juga termasuk rentetan dan ekses dari soal dukungan politik untuk pencalonan ke DKI 1," kata Idil.
Idil menjelaskan, Ahok terkesan menyimpan rasa kecewa dengan PDI Perjuangan yang tidak tegas mendukung dirinya maju pada Pilkada DKI Jakarta 2017 bersama-sama dengan Djarot.
Padahal, Ahok masih ingin memimpin Ibu Kota bersama Djarot. Belakangan Ahok menjatuhkan pilihannya kepada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebagai wakil gubernur. Ahok meninggalkan Djarot dan memilih maju lewat jalur perseorangan.
"Dalam kondisi seperti ini memang terkesan bahwa ada soal kekecewaan atas tidak adanya dukungan PDI Perjuangan terhadap Ahok. Hanya saja Ahok sendiri kan sudah memilih untuk maju tidak melalui partai politik dan ingin maju independen.
Oleh karena itu saya kira Ahok tidak etis juga mengumbar kekecewaan tersebut," ungkap dia.
Hingga saat ini, DPP PDI Perjuangan belum bersikap terkait pencalonan. Kendati demikian, partai berlambang banteng moncong putih itu tetap mendukung pasangan Ahok-Djarot untuk memimpin Jakarta hingga Oktober 2017 mendatang.
DPP PDI Perjuangan melarang seluruh kader partai untuk berkomentar terkait Pilkada DKI Jakarta.
Surat bernomor 1335/IN/DPP/III/2016 tersebut ditandatangani Ketua Badan Pemenangan Pemilu PDI Perjuangan Bambang DH dan Sekjen Hasto Kristiyanto. Berikut salah satu poin dalam surat tersebut.
"Menginstruksikan kepada seluruh kader partai baik di struktural, legislatif maupun eksekutif untuk tidak mengeluarkan statemen atau pernyataan di media atau sosial media terkait Pilkada DKI Jakarta yang dapat menimbulkan situasi politik yang tidak kondusif."
ADS HERE !!!